KRISIS LISTRIK DI LUAR NALAR

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, Gita Wirjawan, ketika berada di Kalsel terheran-heran listrik di daerah kita byarpet. Saya yakin siapapun pejabat atau pengusaha dari luar jika datang ke Kalsel juga akan terheran-heran dengan keadaan –yang kita sendiri (warga Kalsel) sudah sangat biasa– yaitu listrik mati!

Sudah hampir seminggu ini isu listrik menjadi berita utama di mass media. Dari permasalahan lokal hingga nasional. Baru-baru ini PLN melalui dirutnya, Dahlan Iskan, melemparkan wacana penggratisan listrik untuk kelas bawah (daya rendah). Isu tersebut segera ditanggapi sinis oleh banyak kalangan. Beberapa anggota DPR menyebut Dahlan Iskan asal bunyi. Mesteri ESDM pun meluruskan bahwa listrik gratis hanya wacana pribadi Dahlan Iskan.

Minggu ini kita juga mendengar berita bahwa pemerintah telah menaikkan TDL (tarif dasar listrik). DPR pun menyetujui rencana tersebut.

Sedang berita dari lokal mengabarkan, Pemkab Kotabaru berencana mengijinkan penambangan di sana untuk –salah satunya—memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut. Tak pelak rencana tersebut menimbulkan kontroversi mengingat Kotabaru adalah pulau kecil.

Baiklah, jika DPR mencibir rencana penggratisan listrik dan kemudian malah setuju dengan kenaikan TDL, mungkin itulah cara berpikir wakil rakyat! Orang-orang yang pintar, berdasi, bermobil mahal, dan dengan segala fasilitas mewahnya. Di sisi lain, media, dalam hal ini salah satunya Banjarmasin Post dalam salah tajuknya (20/6/2010), menyarankan untuk tidak mematikan gagasan merakyat seperti ini.

Kami sendiri sebagai rakyat biasa memang tidak serumit wakil rakyat atau pemerintah dalam memikirkan permasalahan listrik. Kami hanya berpikir bahwa kewajiban membayar rekening tiap bulan sudah kami penuhi. Kami hanya ingin hak kami juga dipenuhi: listrik jangan sering mati! Kami hanya ingin merasa nyaman dengan hak kami, anak-anak belajar nyaman, usaha tidak merugi, tetap bisa mendapatkan informasi dan hiburan melalui media elektronik, dan tidak khawatir dengan ancaman kebakaran. Kapankah hak kami ini terpenuhi? Apakah masalah krisis listrik memang di luar nalar tanpa solusi karena tak kunjung usai?

Listrik Mati di Lumbung Batubara

Masih menurut perkataan Gita Wirjawan, ketua BKPM Pusat, bahwa sulit dimengerti Kalsel yang secara nasional bahkan internasional terkenal sebagai pengekspor batubara terbesar tetapi listrik di daerahnya sering padam.

Memang seperti yang kita ketahui, listrik di Kalselteng sebagian besar “dibangkitkan” dengan tenaga uap (PLTU). PLTU sendiri berbahan bakar batubara. Kita sendiri tidak mengerti bagaimana sebenarnya politik pengelolaan energi, khususnya di Kalsel. Secara sederhana jika Kalsel adalah salah satu penghasil batubara terbesar mestinya tidak ada masalah dengan pemenuhan listriknya. Tapi entah mengapa kita masih tetap saja mengalami krisis listrik.

Pertanyaan yang seperti inilah yang meluncur dari mulut Gita Wirjawan. “Sejak dalam perjalanan, saya tidak habis pikir. Apa penyebabnya byarpet di daerah ini,” katanya. Padahal, imbuh dia, banyak orang di Jakarta selalu mengagung-agungkan daerah  ini karena kekayaan alamnya berupa batubara yang melimpah. Sehingga menjadi primadona para pemilik modal, untuk investasi maupun mengeruk emas hitam tersebut dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan bisnis.

“Orang-orang di Jakarta, bahkan mungkin di luar negeri sangat mengenal Kalsel tentang batubaranya. Ternyata, kekayaan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri,” cetusnya (Banjarmasin Post 18/6/2010).

Pada suatu siaran persnya, Dahlan Iskan pernah mengatakan bahwa PLN hingga kini belum memiliki satupun Kuasa Pertambangan (KP) batubara sebagai sumber bahan baku pembangkit listrik. Sehingga ketergantungan PLN kepada pemasok batubara mencapai seratus persen. Ironisnya perusahaan-perusahaan listrik asing seperti  India dan Thailand justru memiliki KP-KP di Indonesia. Hasil pemantauan PLN, lahan batubara sudah habis “dibagikan” kepada para pengusaha swasta dan asing (detikfinance.com 18/4/2010).

Dari sini kita mengetahui bahwa PLN sangat tergantung pemasok-pemasok dari luar. Dan, ketergantungan tersebut adalah ketergantungan total!

Karenanya wajar saja jika Dahlan Iskan pernah meminta-minta kepada pemerintah untuk membatasi ekspor batubara dan menjamin ketersedian untuk PLN dan juga konsumen lainnya di tanah air (detikfinance.com 27/04/2010).

Ketergantungan kebutuhan listrik nasional kepada pihak swasta dan asing tentu sangat rawan. Sungguh-sungguh sangat ironi. Sebuah perusahaan negara yang mempunyai kewajiban memenuhi listrik seluruh rakyat Indonesia tetapi tidak mempunyai tambang batubara di negaranya sendiri.

Oleh sebab itu permasalahan listrik di daerah kita bukan saja persoalan teknis kerusakan mesin atau ketergantungan dengan teknisi WNA, tapi juga merupakan permasalahan mendasar. Yaitu persoalan sistem dan kebijakan nasional yang juga menyangkut kebijakan energi dan migas. Bagaimana mungkin persoalan listrik ini akan tuntas sedang UU Migas (minyak dan gas), UU Minerba (mineral dan batubara), dan UU PMA (penanaman modal asing) sangat liberal dan kapitalistik?

Pujo Nugroho

Alumni Fakultas Teknik Unlam

NB:

Tulisan ini telah dimuat di Harian Banjarmasin Post 22/06/2010

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/47921/krisis-listrik-di-luar-nalar